Checklist Penting Saat Menyusun Rumusan Pasal Hukum di Pemerintah Daerah
Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) merupakan pekerjaan yang menuntut ketelitian tinggi. Di dalamnya, setiap kata memiliki bobot hukum yang besar. Sayangnya, banyak rancangan Perda bermasalah karena rumusan pasalnya tidak jelas, ambigu, atau multitafsir. Akibatnya, implementasi di lapangan sering menimbulkan kebingungan dan bahkan sengketa.
Masalah ini muncul bukan karena kurangnya niat baik, melainkan karena lemahnya penguasaan teknik redaksional hukum di tingkat daerah. Beberapa pasal disusun dengan gaya bahasa administratif biasa, bukan bahasa hukum yang presisi. Sebagian lagi menggunakan istilah yang tidak didefinisikan secara tegas, sehingga membuka peluang penafsiran berbeda di antara penegak hukum, birokrat, dan masyarakat.
Menurut Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), salah satu penyebab rendahnya kualitas regulasi daerah adalah lemahnya teknik perumusan norma. Dalam studi tahun 2022, PSHK menemukan bahwa lebih dari 40% Raperda di Indonesia memuat pasal-pasal yang mengandung multitafsir atau tidak operasional.
Rumusan pasal yang tidak jelas berdampak langsung terhadap validitas hukum dan efektivitas penerapan Perda. Bila tidak segera diperbaiki, masalah ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, memperlambat pelayanan publik, dan merusak kredibilitas pemerintah daerah.
Artikel ini membahas bagaimana merumuskan pasal Perda yang jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan multitafsir mulai dari prinsip redaksional hukum, contoh kesalahan umum, hingga checklist praktis bagi perancang regulasi.
Prinsip Redaksional Hukum yang Baik
Dalam praktik legislative drafting, rumusan pasal merupakan jantung dari setiap peraturan. Kekuatan sebuah Perda tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakannya, tetapi juga oleh ketepatan redaksi hukum yang digunakan. Ada beberapa prinsip utama yang wajib diterapkan agar pasal-pasal Perda memiliki kejelasan dan kekuatan hukum yang optimal.
1. Kejelasan Makna (Clarity of Meaning)
Setiap pasal harus memiliki satu makna yang tegas dan tidak memungkinkan penafsiran ganda. Gunakan istilah yang sudah memiliki definisi dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.
Contohnya, jika menggunakan istilah “izin usaha”, pastikan merujuk pada definisi resmi dalam UU Cipta Kerja atau peraturan turunannya. Hindari istilah lokal atau singkatan internal yang tidak dikenal secara nasional.
Kejelasan makna juga menuntut penggunaan struktur kalimat yang sederhana. Kalimat hukum idealnya terdiri dari satu subjek, satu predikat, dan satu objek, tanpa anak kalimat yang panjang dan rumit.
2. Konsistensi Terminologi
Konsistensi penting agar tidak terjadi kebingungan antar pasal. Jika pada Pasal 1 digunakan istilah “Kepala Daerah”, jangan diganti menjadi “Bupati” atau “Walikota” di pasal lain kecuali memang dimaksudkan berbeda.
Perbedaan istilah yang tidak disengaja dapat menimbulkan perdebatan hukum di kemudian hari. Karena itu, penyusunan daftar istilah atau glosarium sejak awal proses drafting sangat membantu menjaga konsistensi terminologi di seluruh naskah Perda.
3. Kepatuhan terhadap Struktur Hukum
Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (jo. UU Nomor 13 Tahun 2022), setiap peraturan wajib mengikuti struktur baku yang meliputi pembukaan, batang tubuh, dan penutup.
Dalam batang tubuh, rumusan pasal harus mengandung unsur:
- Subjek hukum (siapa yang diatur),
- Perintah atau larangan (apa yang harus dilakukan atau dilarang), dan
- Konsekuensi hukum (akibat bila tidak ditaati).
Struktur ini penting agar norma dalam pasal dapat diterapkan secara langsung tanpa perlu interpretasi tambahan.
4. Ketegasan Norma
Setiap pasal harus bersifat normatif, bukan deskriptif. Artinya, pasal tidak boleh berisi uraian penjelasan atau narasi kebijakan, melainkan norma hukum yang dapat diuji dan ditegakkan.
Contoh kesalahan umum adalah memasukkan kalimat seperti:
“Pemerintah daerah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pariwisata.”
Kalimat tersebut bersifat politis, bukan normatif. Versi yang benar seharusnya berbunyi:
“Pemerintah daerah wajib menetapkan kebijakan pengembangan sektor pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”
5. Keterukuran dan Operasional
Norma hukum yang baik harus dapat dioperasikan di lapangan. Hindari kata atau frasa yang tidak bisa diukur, seperti “sewajarnya”, “secara optimal”, atau “dalam waktu yang tidak terlalu lama”.
Frasa semacam ini menimbulkan ketidakpastian karena masing-masing pihak bisa menafsirkan berbeda. Gantilah dengan parameter yang jelas, misalnya “paling lambat 30 hari” atau “berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah”.
Contoh Kalimat Bermasalah dan Solusinya
Untuk memahami pentingnya redaksi hukum yang tepat, mari lihat beberapa contoh pasal bermasalah yang sering muncul dalam Raperda, beserta perbaikannya.
1. Kalimat Ambigu
Contoh:
“Setiap pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dan dokumen lingkungan yang diperlukan.”
Kalimat ini multitafsir karena tidak jelas dokumen lingkungan seperti apa yang dimaksud. Apakah UKL-UPL, Amdal, atau sekadar pernyataan komitmen?
Solusi:
“Setiap pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Dengan tambahan frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, makna pasal menjadi lebih tegas dan tidak membuka tafsir tambahan.
2. Kalimat Ganda
Contoh:
“Pemerintah daerah dapat memberikan insentif atau kemudahan perizinan bagi pelaku usaha yang berkontribusi terhadap peningkatan PAD dan membuka lapangan kerja baru.”
Pasal di atas mencampur dua norma sekaligus: insentif dan kemudahan perizinan. Akibatnya, aparat pelaksana bisa bingung bagaimana menafsirkan kewajiban tersebut.
Solusi:
Pisahkan menjadi dua pasal atau dua ayat:
(1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada pelaku usaha yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
(2) Pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha yang membuka lapangan kerja baru.
Pemecahan ini membuat norma lebih operasional dan mudah diterapkan.
3. Kalimat Redundan atau Tidak Perlu
Contoh:
“Masyarakat diharapkan menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggalnya.”
Kata “diharapkan” tidak mengandung kekuatan hukum apa pun. Dalam konteks peraturan, norma seperti ini sebaiknya diubah menjadi norma wajib.
Solusi:
“Setiap warga masyarakat wajib menjaga kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggalnya.”
4. Penggunaan Kata Tak Tepat
Contoh:
“Pemerintah daerah bertugas membantu kegiatan masyarakat.”
Kata “membantu” terlalu umum dan tidak memberikan kejelasan fungsi hukum.
Solusi:
“Pemerintah daerah melaksanakan fasilitasi terhadap kegiatan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.”
Kata “melaksanakan fasilitasi” memiliki makna hukum yang lebih operasional dan sesuai dengan terminologi peraturan perundang-undangan.
5. Rumusan Tidak Mengandung Sanksi
Contoh:
“Pelaku usaha yang tidak memiliki izin dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan.”
Frasa “sesuai ketentuan” terlalu umum dan berpotensi tidak efektif.
Solusi:
“Pelaku usaha yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha.”
Dengan demikian, norma hukum menjadi jelas, lengkap, dan dapat ditegakkan.
Checklist Penulisan Pasal yang Efektif
Agar proses penyusunan lebih terarah, berikut checklist praktis yang dapat digunakan oleh biro hukum dan tim perancang Perda sebelum naskah dikirim untuk pembahasan atau harmonisasi:
- Apakah setiap pasal memiliki subjek hukum yang jelas?
Jika tidak, tambahkan penjelasan siapa yang dimaksud (misalnya masyarakat, pelaku usaha, perangkat daerah, kepala daerah). - Apakah norma yang diatur bersifat perintah, larangan, atau izin?
Hindari norma deskriptif atau deklaratif yang tidak dapat ditegakkan. - Apakah setiap istilah memiliki definisi yang jelas dalam Bab Ketentuan Umum?
Pastikan tidak ada istilah baru tanpa definisi. - Apakah rumusan pasal sudah menghindari istilah ambigu seperti “sewajarnya”, “sebaiknya”, atau “secara maksimal”?
- Apakah struktur kalimat sudah mengikuti urutan subjek–predikat–objek–keterangan?
- Apakah ada pasal yang memuat lebih dari satu norma?
Jika ya, pertimbangkan memecahnya menjadi dua pasal atau ayat. - Apakah sudah dilakukan pengecekan konsistensi istilah di seluruh naskah Perda?
- Apakah setiap pasal memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya?
- Apakah rumusan pasal telah diuji keterpahaman melalui review antar bidang?
Melibatkan pihak luar (akademisi, praktisi, masyarakat) bisa membantu mendeteksi potensi multitafsir sejak dini. - Apakah sudah dilakukan uji legalitas dan harmonisasi internal sebelum dikirim ke Kemenkumham?
Checklist ini dapat menjadi bagian dari prosedur standar operasional (SOP) penyusunan Perda di setiap daerah, sehingga kualitas redaksi hukum lebih terjamin dan efisien.
Menulis rumusan pasal Perda yang jelas dan tidak multitafsir bukan hanya soal gaya bahasa, tetapi soal kualitas hukum dan efektivitas kebijakan daerah. Kesalahan redaksional sekecil apa pun bisa berdampak besar terhadap pelaksanaan Perda di lapangan.
Prinsip dasar yang harus dipegang adalah kejelasan, konsistensi, ketegasan, dan operasionalitas norma. Setiap pasal wajib disusun dengan memperhatikan struktur hukum yang baku dan menghindari istilah yang ambigu.
Pemerintah daerah juga perlu berinvestasi pada penguatan kapasitas perancang peraturan melalui pelatihan legislative drafting dan harmonisasi. Kolaborasi antara biro hukum, akademisi, dan lembaga pelatihan profesional menjadi kunci agar setiap regulasi yang dihasilkan benar-benar memiliki nilai guna, bukan sekadar formalitas administratif.
Dengan penerapan prinsip redaksional yang tepat, Perda dapat menjadi instrumen hukum yang efektif, adil, dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Kuasai teknik penyusunan naskah akademik, harmonisasi regulasi, hingga redaksi pasal yang efektif agar setiap Perda yang Anda hasilkan benar-benar berkualitas dan implementatif. Klik tautan ini untuk melihat jadwal terbaru dan penawaran spesial.
Referensi
- Kementerian Hukum dan HAM. (2022). Pedoman Umum Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). (2022). Evaluasi Kualitas Raperda di Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2023). Pedoman Teknis Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- OECD. (2020). Regulatory Quality and Governance Report: Southeast Asia Edition.
