PSAK 72 dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Perusahaan Indonesia

Perubahan standar akuntansi selalu memengaruhi cara perusahaan menyusun laporan keuangannya. Salah satu perubahan signifikan adalah hadirnya PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang mulai berlaku di Indonesia pada 1 Januari 2020. Standar ini menggantikan PSAK 23 dan sebagian PSAK lain yang sebelumnya mengatur pengakuan pendapatan.

PSAK 72 diadopsi dari IFRS 15 – Revenue from Contracts with Customers, yang bertujuan menyatukan praktik pengakuan pendapatan di berbagai industri. Perubahan ini bukan hanya teknis, tetapi juga memengaruhi proses bisnis, sistem pencatatan, hingga penyajian laporan keuangan.

Perusahaan di Indonesia, terutama yang bergerak di sektor telekomunikasi, konstruksi, dan jasa berbasis kontrak jangka panjang, perlu memahami PSAK 72 agar tidak salah dalam mengakui pendapatan. Kesalahan interpretasi dapat berdampak pada laporan laba rugi, pajak, hingga penilaian kinerja manajemen.

Artikel ini akan membahas tujuan, prinsip, tantangan, serta studi kasus penerapan PSAK 72 agar perusahaan lebih siap mengimplementasikan standar ini secara efektif.

Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK 72

PSAK 72 hadir untuk menciptakan konsistensi dan transparansi dalam pelaporan pendapatan. Sebelumnya, berbagai industri menggunakan metode pengakuan yang berbeda-beda, sehingga laporan keuangan sulit dibandingkan antarperusahaan maupun antarnegara.

Beberapa tujuan utama PSAK 72 antara lain:

• Menyajikan informasi yang lebih representatif mengenai kinerja perusahaan.

• Memastikan pendapatan diakui saat hak atas barang atau jasa dialihkan ke pelanggan.

• Meminimalkan inkonsistensi antara industri yang memiliki jenis kontrak serupa.

• Menyediakan dasar bagi auditor dan regulator untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan.
  

Ruang lingkup PSAK 72 mencakup semua kontrak dengan pelanggan untuk penyerahan barang dan jasa, kecuali kontrak yang diatur oleh standar lain, seperti:

• PSAK 71 untuk instrumen keuangan.

• PSAK 73 untuk sewa.

• PSAK 74 untuk kontrak asuransi.
  

Sebagai contoh, perusahaan konstruksi yang membuat kontrak pembangunan gedung atau perusahaan teknologi yang menjual lisensi perangkat lunak wajib mengikuti aturan PSAK 72 dalam pengakuan pendapatannya.

Prinsip Lima Langkah Pengakuan Pendapatan

PSAK 72 memperkenalkan model lima langkah (five-step model) untuk pengakuan pendapatan yang harus diikuti oleh semua perusahaan. Berikut penjelasannya:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan
   Perusahaan harus memastikan kontrak memiliki persyaratan yang jelas, dapat dipaksakan secara hukum, dan memiliki hak serta kewajiban yang dapat diidentifikasi.

2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan (performance obligations)
   Setiap janji untuk menyerahkan barang atau jasa yang dapat dibedakan harus diidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan. Misalnya, dalam kontrak penjualan software beserta layanan instalasi, keduanya bisa menjadi dua kewajiban pelaksanaan berbeda.

3. Menentukan harga transaksi (transaction price)
   Harga yang disepakati dengan pelanggan harus dihitung termasuk variabel seperti diskon, bonus kinerja, atau penalti.

4. Mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan
   Jika ada beberapa kewajiban pelaksanaan dalam satu kontrak, perusahaan perlu mengalokasikan harga transaksi berdasarkan nilai jual relatif masing-masing kewajiban.

5. Mengakui pendapatan saat kewajiban pelaksanaan dipenuhi
   Pendapatan diakui saat pengendalian barang atau jasa dialihkan ke pelanggan, baik secara bertahap (over time) maupun sekaligus (at a point in time).
   

Model ini menuntut perusahaan untuk lebih teliti dalam memisahkan komponen kontrak dan memastikan bahwa pengakuan pendapatan sesuai dengan realisasi jasa atau barang yang diberikan.

Tantangan Implementasi PSAK 72 di Perusahaan

Meski memberikan banyak manfaat, penerapan PSAK 72 tidak selalu mudah. Tantangan yang sering dihadapi perusahaan antara lain:

• Kompleksitas kontrak: Banyak kontrak yang memiliki komponen variabel, seperti bonus kinerja atau opsi pembelian tambahan, yang mempersulit perhitungan harga transaksi.

• Perubahan sistem akuntansi: PSAK 72 memerlukan sistem pencatatan yang dapat memisahkan kewajiban pelaksanaan secara akurat.

• Kesiapan SDM: Akuntan dan auditor perlu memahami konsep baru ini agar tidak salah dalam menginterpretasikan aturan.

• Koordinasi lintas divisi: Implementasi PSAK 72 sering melibatkan divisi penjualan, hukum, pajak, dan keuangan secara bersamaan.

• Dampak terhadap laporan keuangan dan pajak: Perubahan pengakuan pendapatan dapat memengaruhi laba rugi, arus kas, serta perhitungan pajak yang harus disetorkan.
  

Contohnya, perusahaan telekomunikasi yang menjual paket bundling ponsel dengan layanan data harus mengalokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan, yang sebelumnya hanya diakui sebagai pendapatan layanan.

Studi Kasus Penerapan PSAK 72

1. Perusahaan Telekomunikasi

Sebelum PSAK 72, pendapatan dari paket bundling ponsel dengan kontrak layanan data sering diakui sepenuhnya sebagai pendapatan jasa bulanan. Setelah PSAK 72, pendapatan harus dialokasikan ke dua kewajiban: penjualan perangkat ponsel dan layanan data. Hasilnya, laporan keuangan menunjukkan pendapatan perangkat lebih tinggi pada awal kontrak.

2. Perusahaan Konstruksi

Kontrak pembangunan gedung selama dua tahun diakui pendapatannya secara proporsional berdasarkan progres pekerjaan. PSAK 72 memperjelas bahwa pengakuan ini harus sesuai dengan tingkat pengalihan pengendalian kepada pelanggan, bukan hanya jadwal pembayaran.

3. Perusahaan Perangkat Lunak

Sebuah perusahaan software menjual lisensi program dengan layanan dukungan tahunan. Sebelum PSAK 72, seluruh pendapatan diakui saat kontrak ditandatangani. Kini, pendapatan dari lisensi diakui saat hak penggunaan diberikan, sementara pendapatan dukungan teknis diakui secara bertahap sepanjang masa kontrak.

Ketiga contoh ini menunjukkan bahwa PSAK 72 meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan, meskipun menuntut perusahaan untuk lebih disiplin dalam pencatatan.

Dampak PSAK 72 bagi Transparansi Laporan

PSAK 72 membawa revolusi dalam cara pengakuan pendapatan di Indonesia. Dengan mengikuti prinsip lima langkah, perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih transparan, akurat, dan dapat dibandingkan antarindustri maupun lintas negara.

Implementasi PSAK 72 juga membantu investor memahami kinerja perusahaan dengan lebih baik, karena pendapatan yang dilaporkan benar-benar mencerminkan aktivitas ekonomi yang terjadi. Meski tantangan teknis dan administratif tidak kecil, perusahaan yang beradaptasi dengan cepat akan mendapatkan manfaat berupa kredibilitas laporan keuangan dan kepercayaan investor yang meningkat.

Bagi akuntan, auditor, dan manajemen, pemahaman mendalam tentang PSAK 72 adalah investasi jangka panjang yang penting untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Tingkatkan pemahaman dan penerapan PSAK di perusahaan Anda untuk memastikan laporan keuangan yang akurat dan sesuai standar. Ikuti pelatihan bersama instruktur berpengalaman untuk mendukung kepatuhan dan kinerja bisnis. Klik tautan ini untuk melihat jadwal terbaru dan penawaran spesial.

Referensi

1. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2020). PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

2. IFRS Foundation. (2014). IFRS 15: Revenue from Contracts with Customers.

3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan Tahunan dan Panduan Pelaporan Emiten.

4. KPMG Indonesia. (2021). Insights on PSAK 72 Implementation in Indonesia.

5. Deloitte Indonesia. (2020). Challenges in Applying PSAK 72 for Telecommunication Sector.